Contoh Karya Tulis-Optimasi Sistem Pengendalian Pajak Melalui Pembuatan Laporan Keuangan Pajak Online dalam Upaya Meningkatkan Keadilan Sosial untuk Masyarakat di Indonesia

Oleh: Hetik Yuliati

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar. Pendapatan dari pajak dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara yang telah dianggarkan dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini nantinya akan direalisasikan untuk tahun ke depan dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan yang cukup kompleks. Masyarakat sebagai Wajib Pajak masih belum seluruhnya memahami pengertian dari pajak itu sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak tidak memiliki manfaat apapun, kecuali berkurangnya pendapatan mereka akibat membayar secara terpaksa kepada pemerintah. Masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas transparansi dan penggunaan pajak yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.

Pada perusahaan besar, sering kali ada praktek pemalsuan data dan pemberian uang suap kepada instansi perpajakan untuk membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak. Ada juga beberapa perusahaan yang melakukan praktek mark-down laba agar bisa membayar pajak lebih murah. Dengan banyaknya kasus suap-menyuap dan pemalsuan data ini, maka Negara telah dirugikan oleh tindakan masyarakat.

Pembayaran pajak juga sering memberatkan masyarakat kecil, sedangkan return pajak hanya sedikit sekali yang dapat dirasakan. Masyarakat juga masih belum percaya sepenuhnya terhadap pemerintah yang seringkali memanfaatkan pajak secara semena-mena untuk kepentingan pribadi dan golongan oleh para petinggi pemerintahan melalui praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kurangnya kepercayaan masyarakat dan tidak ada bukti transparan oleh pemerintah kepada masyarakat, menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga pendapatan Negara berupa pajak tidak bisa optimal.

Untuk itu, jika pemerintah mampu membuat data Laporan Keuangan secara lengkap dan dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat dengan mudah, maka hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan controlling system pajak dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola investasi mereka berupa pajak untuk pembangunan Indonesia, sehingga pendapatan pajak dapat dioptimalkan. Untuk itu pemerintah seharusnya membuat Laporan Keuangan online sebagai wujud transparansi dan bukti pemerintah kepada masyarakat dan sebagai upaya peningkatan pengendalian, pelayanan, dan juga pendapatan Negara berupa pajak.

Gambaran Umum Perpajakan dan Realisasi Dana Pajak di Indonesia

Untuk laporan realisasi pengalokasian pendapatan Negara, baik dari pajak ataupun dari pendapatan lainnya, pemerintah melaporkannya melalui realisasi APBN. Dalam laporan keuangan APBN ini tidak ada pemisahan pendapatan dari pajak ataupun dari sektor lainnya secara terperinci, sehingga semua pendapatan dijadikan dalam satu Laporan Keuangan yang sama oleh pemerintah. Meskipun begitu, Laporan Keuangan hanya dapat diketahui atau diakses oleh orang yang berwenang saja. Daftar Wajib Pajak dan pendapatan pajak untuk tiap-tiap daerah, hanya dapat dilihat di kantor pajak atau instansi khusus lainnya. Masyarakat kurang diberi kepercayaan untuk ikut mengontrol jalannya arus kas masuk dan keluar di Dirjen Perpajakan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah selalu menerapkan prinsip yang berbanding terbalik dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan menggunakan modal sebesar-besarnya untuk mendapatkan hasil yang minimum. Pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab keuangan sering kali memberikan penganggaran pelaksanaan pemerintahan dengan dana yang terlalu besar, bahkan sering kali terjadi defisit dalam penganggaran.

Dengan membuat angka yang besar, maka akan sangat mudah untuk melakukan kecurangan dan korupsi uang rakyat, dan pada akhirnya rakyat kecil yang menjadi korban kebiadaban akhlak pemimpin. Hal inilah yang akan selalu membawa Indonesia untuk terus menjadi Negara yang jalan ditempat dan tidak bisa mengembangkan negaranya ke arah negara maju, serta menjadi negara yang hanya mengandalkan hutang ke luar negeri yang pada akhirnya membawa Indonesia kepada keterpurukan.

Dalam Seminar Nasional dan Lokakarya BEM Indonesia tahun 2008, menurut Marwan Batubara pelaksanaan APBN yang sangat tidak efisien oleh pemerintah. Dalam pos-pos pengeluaran APBN, Belanja pemerintah pusat pada tahun 2008 adalah senilai Rp 804 triliun, yang dipergunakan untuk belanja kementerian atau lembaga senilai Rp 290,1 triliun dan Subsidi (termasuk BBM) senilai Rp 327,8 triliun kemudian dipergunakan untuk dana perimbangan daerah senilai Rp 293,6 triliun, pembayaran pokok utang luar negeri senilai Rp 62,3 triliun dan untuk pembayaran bunga utang senilai Rp 97 triliun, yaitu bunga utang dalam negeri Rp 66,3 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 30,7 triliun. Jadi dengan pendapatan yang hanya senilai Rp 1.007 Triliun, sedangkan pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1.097,6 Triliun, maka pemerintah mengalami defisit atau rugi sebesar Rp 90,6 triliun. Defisit APBN ini terjadi setiap tahun, sehingga pemerintah harus menutupnya dengan utang. Bahkan menurut Surya, untuk RAPBN tahun 2009 nanti rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menambah dana belanja pegawai sebesar Rp 143,8 Triliun padahal kenaikan gaji pegawai sipil ini sering dianggap sebagai kedok politik untuk menarik masa pada PEMILU tahun 2009. Jadi sudah bisa diprediksikan untuk tahun 2009 nanti defisit Negara lebih tinggi dibandingkan tahun 2008.

Dalam realisasi APBN pada pos subsidi sebesar Rp 327,8 triliun, sebesar Rp 180,3 triliun digunakan untuk pengadaan BBM yang penikmat akhirnya adalah kontraktor migas pemasok BBM ke Pertamina karena BBM dijual ke Pertamina dengan harga pasar, kemudian sebesar Rp 88,4 triliun digunakan untuk pengadaan listrik yang penikmat akhirnya sebagian besar adalah IPP (pembangkit swasta) pemasok listrik bagi PLN yang sebagian besar merupakan orang luar negeri, dan ternyata hanya Rp 1,7 triliun saja yang dialokasikan untuk pelayanan publik, misalnya transportasi publik, pos, subsidi pupuk, susidi beras, dan lain-lain.

Menurut Marwan Batubara, dengan adanya defisit APBN yang terus terjadi ini mengindikasikan ada kesengajaan sejumlah oknum pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan maksimal untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga masyarakat yang akan menjadi korban dari kerakusan pemerintah. Setiap tahunnya, jumlah utang baru yang diperoleh hampir sama besarnya dengan jumlah utang yang dibayarkan, padahal utang baru akan menambah bunga utang yang harus dibayar. Dengan bertambahnya utang pemerintah ke Negara lain setiap tahunnya, maka jumlah bunga yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Hal ini pada akhirnya mengalihkan dana yang seharusnya dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kepada pembayaran bunga yang membengkak. Dengan terus-menerus bertambahnya stok utang setiap tahun, maka hal ini menjadi beban dalam jangka panjang yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Marwan Batubara menjelaskan bahwa tiap tahun hutang pemerintah semakin bertambah, padahal hutang pada tahun sebelumnya belum terlunasi. Apalagi dengan pembebanan bunga yang relatif tinggi, sehingga total bunga mampu melebihi total angsuran tiap tahun. Hutang Indonesia ini ada sebagian yang merupakan utang luar negeri. Meskipun pemerintah sering kali dibodohi debitor luar negeri, namun pemerintah masih tetap meminjam modal dari luar negeri. Hal ini disebabkan oleh defisitnya realisasi APBN dan masih kurang efektifnya penjualan surat berharga Negara seperti ORI (Obligasi Republik Indonesia) dan SUN (Surat Utang Negara). Masyarakat masih kurang tertarik untuk berinvestasi ke dalam surat berharga Negara, meskipun pemerintah memberikan jaminan 100%. Masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi langsung ke perusahaan atau ke bursa efek, karena nilai return yang lebih besar dari pada investasi ke surat berharga pemerintah.

Utang kepada Negara lain ternyata menjerat pemerintah dengan berbagai persyaratan yang mengikat dan merugikan pemerintah itu sendiri, misalnya dengan adanya pelarangan pemasaran beberapa produk ke dalam negeri, pemerintah harus mengekspor barang yang di dalam negeri juga telah ada, kewajiban impor barang dari Negara debitur, dan lain-lain. Pencairan utang dari luar negeri juga kerap dilakukan terlambat, sehingga menyebabkan pemanfaatannya menjadi tidak optimal. Sejumlah besar pos APBN dihabiskan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang (baik dalam maupun luar negeri).

Dalam pelaksanaan dan laporan APBN pemerintah Indonesia juga telah terjadi kebocoran anggaran di sejumlah departemen. Menurut Marwan Batubara, BPK selama 4 tahun berturut-turut menyatakan disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Untuk kementerian, pada tahun 2007, terdapat satu instansi yang memperoleh opini “tidak wajar”, terdapat 37 instansi “disclaimer”, kemudian 31 instansi “wajar dengan pengecualian”, dan hanya 19 instansi “wajar tanpa pengecualian”. Inikah bentuk dari kreativitas para pemimpin bangsa dalam mengelola pemerintahan yang telah diamanatkan rakyat kepada mereka?

Gambaran diatas merupakan beberapa penjabaran tentang lemahnya controlling system keuangan Negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Dana pajak yang seharusnya disalurkan kepada rakyat, ternyata hanya sedikit sekali yang terealisasi untuk kepentingan rakyat. Penyelewengan dana dalam keuangan Negara sangat berpotensi tinggi. Penyelewengan ini tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan pusat, bahkan didaerah tempat alokasi dana juga sangat sering terjadi, misalnya pada kasus penyaluran pupuk bersubsidi, BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan kepada siswa yang tidak mampu, dan lain-lain. Penyelewengan ini sangat sulit untuk dibuktikan, karena sikap bungkam dan penerusan tradisi KKN yang diwasiatkan para pemimpin-pemimpin terdahulu masih melekat erat dibenak para pemimpin daerah dan masyarakat.

Laporan Keuangan Pajak Online untuk Masyarakat

Laporan keuangan (financial statement) menurut Kieso (2002) merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2004) laporan keuangan merupakan beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang mendasari angka tersebut. Jadi laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai laporan suatu perusahaan atau organisasi sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan sesuai dengan bukti-bukti akuntansi yang jelas dan transparan.

Laporan keuangan perusahaan ada lima bentuk laporan, yaitu laporan laba/rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.sedikit berbeda dengan laporan keuangan pemerintah dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang hanya terdiri dari empat bentuk laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nordiawan, 2006) Perbedaan bentuk laporan ini dikarenakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, akan tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakata di Indonesia.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan laporan dan kenyataan dilapangan (daerah) sering terjadi perbedaan dan korupsi terselubung. Untuk itu jika diadakan laporan keuangan yang lengkap beserta data setiap daerah di Indonesia, maka setiap penyelewengan yang ada akan cepat terdeteksi. Disini harus dilihat dengan jelas, posisi masyarakat/rakyat sebagai pemimpin Negara diatas para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan. Mereka berhak untuk mengetahui segala bentuk tindakan dan keputusan para pejabat Negara yang merupakan pembantu mereka.. Begitu juga dengan laporan keuangan Negara, rakyat juga berhak untuk mengetahui dan mengontrol setiap laporan. Hal ini sebagai perwujudan dari makna demokrasi yang telah dikumandangkan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masyarakat juga merupakan investor dengan investasi berupa pajak. Modal yang mereka investasikan ke Negara semata-mata adalah untuk return seperti pada saat kita investasi dalam suatu perusahaan. Bedanya, return yang diharapkan dari pajak bukan berupa profit uang, namun berupa profit kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu laporan keuangan Negara yang wajib dilaporkan kepada rakyat adalah laporan keuangan pajak. Laporan dana pajak juga seharusnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Namun sampai sekarang, laporan keuangan pajak hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, misalnya DPR, DPRD, BPK, atau segelintir orang yang memiliki wewenang dan telah diberi izin oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial kepada mayarakat yang telah susah payah membayar pajak. Masyarakat tidak bisa mengetahui dengan jelas kemana uang yang telah mereka investasikan kepada Negara dalam bentuk, bahkan masyarakat tidak diberi kesempatan yang luas dalam memberikan pendapat dan aspirasi mereka untuk pengalokasian dana pajak.

Implementasi Pembuatan Laporan Keuangan Pajak Online untuk Masyarakat

Dalam upaya pengembangan dan pengoptimalan pendapatan pajak, pemerintah telah membuat website direktur jenderal pajak yang telah dicantumkan banyak prosedur pajak, deskripsi pajak, tata cara pemungutan pajak, kemudahan membayar pajak, pembuatan NPWP, dan lain-lain. Bahkan dalam website tersebut juga terdapat Buku Saku Perpajakan, Formulir Pendaftaran NPWP, Annual Tax Return Form, Monthly Tax Return Form, dan Bukti Pemotongan/Pemungutan (http://www.dirjenpajak.com). Namun di dalam website tersebut belum dicantumkan Laporan Keuangan setiap kantor pajak, Laporan Keuangan pajak tingkat Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat. Hal inilah yang sebenarnya merupakan kendala masyarakat terbesar untuk membayar pajak. Masyarakat tidak bisa mengetahui secara terperinci dan jelas berapa uang yang masuk ke dalam pendapatan pajak Negara dari setiap tingkat daerah, propinsi, dan juga dari pusat. Masyarakat juga tidak tahu kemana dana-dana yang telah mereka bayarkan itu direalisasikandan berapa jumlah dana yang telah direalisasikan.

Dalam implementasi pembuatan Laporan Keuangan pajak online, pemerintah hanya tinggal memasukkan data Laporan Keuangan ke dalam website perpajakan secara online. kemudian dicantumkan secara terperinci semua pendapatan dan pengeluaran beserta bukti-bukti yang jelas. Data dari setiap daerah atau kantor pajak juga harus dicantumkan agar dapat dikontrol secara maksimal.

Karena penunggakan pajak yang paling besar adalah dari perusahaan, maka Laporan Keuangan pajak online ini juga bisa ditambahkan dengan data-data perusahaan yang menunggak pajak hingga melebihi Rp 10 juta. Dengan mencantumkan nama-nama perusahaan dalam website pajak, maka perusahaan tersebut akan dapat segera membayar hutang pajaknya, sebab jumlah investor yang mau memberikan modal kepada perusahaan akan turun dengan sendirinya karena kinerja perusahaan dinilai turun oleh para investor, yaitu kinerja yang buruk akibat penunggakan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena para investor biasanya tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan atau organisasi yang memiliki kinerja baik dan bertanggung jawab serta tidak bermasalah. Dengan penunggakan membayar pajak ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki rasa tanggung jawab rendah dan bermasalah dengan pihak perpajakan. Begitu juga sebaliknya, untuk perusahaan yang dengan tepat waktu membayar pajak dengan jumlah tertinggi diberikan penghargaan dengan menampilkan profile perusahaan mereka di halaman depan website ini. Sehingga dengan begitu, maka perusahaan dan masyarakat akan bebondong-bondong membayar pajak tepat waktu.

Dalam website ini juga harus menampilkan kotak saran dan alamat email khusus pajak agar masyarakat dapat memberikan pendapat dan saran terhadap RAPBN pemerintah agar lebih efektif dan efisien, serta lebih berpegang pada prinsip ekonomi “dengan mengeluarkan biaya seadanya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal”. Dengan begitu maka pemerintah tidak perlu lagi berhutang ke luar negeri ataupun hutang dalam negeri, karena dengan dana yang seadanya itu pemerintah ternyata telah dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin. Dalam website ini juga bisa dicantumkan pengaduan masyarakat jika menemukan ada perusahaan yang memiliki kewajiban pajak dan tidak mau melaporkan perusahaannya kepada kantor pajak atau NPWP, sehingga hal ini akan lebih memudahkan petugas perpajakan dalam menjalankan tugas mereka.

Jika Laporan Keuangan pajak ini dilaporkan secara jelas dan terperinci beserta bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka masyarakat bisa mengontrol setiap saat dana yang masuk dan dana yang keluar. Jadi nanti jika terjadi selisih dana atau penyelewengan dana pajak, masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada pihak yang berwenang, misalnya KPK atau BPK, agar penyelewengan ini dapat segera diusut dan diatasi. Dengan begitu, maka praktek KKN terhadap dana pajak dapat diminimalisir.


Optimasi Pendapatan Pajak dan Sistem Pengendalian Pajak Melalui Laporan Keuangan Pajak Online untuk Masyarakat

Pendapatan pajak yang sangat besar di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan besarnya alat kontrol pemakaian pajak yang merupakan uang rakyat. Padahal dalam pajak, rakyat bertindak sebagai sebagai investor, yang memiliki hak penuh untuk mengetahui investasi mereka kepada Negara dalam bentuk pajak. Setiap rakyat Indonesia berhak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab mereka kepada rakyat yang telah membayar pajak. Dalam perusahaan yang lingkupnya lebih kecil dari Negara, selalu ada laporan keuangan untuk dianalisis apakah perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Lalu untuk Negara yang ruang lingkupnya jauh lebih besar dari perusahaan, kenapa tidak memiliki laporan keuangan yang secara jelas dapat dilihat dan dianalisis oleh para investor, yaitu seluruh rakyat Indonesia?

Pajak Negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan pemerataan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir orang yang duduk dalam jabatan tinggi. Pengalokasian pajak juga harus adil dan sesuai prosedur yang berlaku, untuk itu control dari rakyat sangat perlu dilakukan. Salah satu cara untuk mengontrol keuangan Negara dan pajak dari rakyat adalah dengan membuat Laporan Keuangan Pajak online dengan menyajikan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Keuangan Pajak online ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

1. Sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Laporan keuangan online ini merupakan pelayanan khusus kepada masyarakat sebagai stakeholder pemerintahan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja pemerintah. Setiap masyarakat akan dapat mengakses laporan keuangan pemerintah kapanpun dan dimanapun.

2. Sebagai alat control masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Indonesia

Dengan adanya laporan keuangan secara online, maka masyarakat dapat ikut aktif mengontrol kinerja pemerintah, mana masyarakat juga dapat memberikan rekomendasi dan memberikan aspirasi mereka secara online untuk perkembangan Negara Indonesia.

3. Alat untuk meminimalisir KKN dalam keuangan perpajakan

Dengan adanya laporan keuangan secara online, maka seluruh masyarakat di Indonesia dan masyarakat luar negeri dapat mengetahui secara jelas pertanggungjawaban Negara kepada rakyat. Hal ini akan dapat meminimalisisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, karena setiap orang dapat menganalisis dan melihat bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah. Jika terjadi selisih atau jumlah yang tidak wajar, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada KPK atau dapat mengusut masalah ini ke pengadilan. Dengan begitu, maka para koruptor tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukan tidakan KKN karena pengawasan yang sangat ketat oleh seluruh rakyat Indonesia, aparatur Negara, bahkan dunia juga ikut mengawasi pemerintah.

4. Sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dari pajak

Dengan adanya laporan keuangan online, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. Jadi masyarakat akan lebih tertib membayar pajak karena mengetahui dengan jelas pajak tersebut akan dialokasikan kemana dan pajak tersebut untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

5. Sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk membayar pajak dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Kepercayaan masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dengan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak, maka pendapatan pajak pemerintah dapat lebih optimal. Dengan demikian, maka dengan implementasi Laporan Keuangan Pajak online, maka pendapatan pajak Negara dapat diperoleh secara optimal, penyelewengan keuangan Negara dapat diminimalisir, dan kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan.

Laporan Keuangan pajak yang online ini juga akan sangat membantu masyarakat untuk lebih mempercayai pemerintah dalam mengelola pajak, sehingga mereka akan berbondong-bondong membayar pajak sebab mereka tahu secara jelas dan terperinci bahwa dengan mereka membayar pajak, maka pembangunan Indonesia akan lebih lancar dan pemerataan kesejahteraan akan segera tercapai dengan adanya program pemerintah dan realisasi program yang dapat mereka akses kapanpun dan dimanapun. Dengan begitu, maka pendapatan pajak akan menjadi lebih optimal, sebab kemungkinan korupsi sangat sedikit, peningkatan kesadaran masyarakat, dan berkurangnya penunggakan pembayaran pajak oleh perusahaan.

Simpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dalam upaya mencapai tujuan-tujuan Negara. Namun pengelolaan keuangan Negara masih sangat buruk, sehingga diperlukan manajemen keuangan Negara yang lebih baik. Realisasi APBN Indonesia selalu overload dan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penyelewengan keuangan Negara yang pendapatan paling besarnya didapatkan dari pajak rakyat, masih sangat sering terjadi, sehingga perlu segera diatasi dengan peningkatan controlling system dalam keuangan Negara dan pemberian sanksi yang lebih berat.

Masyarakat sebagai investor, perlu mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab mereka kepada rakyat yang telah membayar pajak. Pajak Negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan pemerataan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir orang yang duduk dalam jabatan tinggi. Pengalokasian pajak juga harus adil dan sesuai prosedur yang berlaku, untuk itu control dari rakyat sangat perlu dilakukan.

Salah satu cara untuk mengontrol keuangan Negara dan pajak dari rakyat adalah dengan membuat Laporan Keuangan Pajak online dengan menyajikan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Keuangan Pajak online ini memiliki beberapa fungsi, yaitu:


1. sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2. sebagai alat control masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Indonesia;

3. alat untuk meminimalisir KKN dalam keuangan perpajakan;

4. sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dari pajak; dan

5. sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk membayar pajak dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Dengan demikian, maka dengan implementasi Laporan Keuangan Pajak online, maka pendapatan pajak Negara dapat diperoleh secara optimal, penyelewengan keuangan Negara dapat diminimalisir, dan kesadaran masyarakata dan perusahaan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan.

Saran

Dalam memberikan pelayanan yang optimal dan sistem kontrol terhadap keuangan, serta untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, maka pemerintah dapat membuat pelayanan laporan keuangan pajak online. namun disamping itu pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pajak online tersebut, sehingga controling system yang dicanangkan pemeritah dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu semua masukan dari rakyat dapat dijadikan landasan pembuatan keputusan dalam merealisasikan kegiatan dari dana pajak, sehingga rakyat yang merupakan pemimpin para pejabat dan pemimpin di Indonesia dapat diwujudkan. Pencerahan dan saran dari rakyat merupakan jalan yang lebih baik, karena sudah terlalu sering pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membuat keputusan demi keuntungan pribadi dan golongan. Untuk itu pembenahan pola pengambilan keputusan perlu diambil untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pembuatan RAPBN juga harus bersifat efektif dan efisien agar setiap dana dari masyarakat dapat dioptimalkan kegunaannya untuk kegiatan yang bermanfaat dan adil untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan begitu, maka tidak akan tercipta pemborosan dana untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Reformasi penggunaan dan laporan keuangan Negara memang sudah saatnya dilakukan reformasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2009. Kanwil Tak Sanggup Capai Target. http://perpustakaan.bappenas.go.id. [15 Januari 2009].

Batubara, Marwan. 2008. Evaluasi Pengelolaan Sumber-Sumber Daya Ekonomi Nasional. Dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Lokakarya BEM Indonesia, 29 November 2008 di Universitas Negeri Malang.

Brigham dan Houston. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dirjen Pajak. 2009. Pemungutan Pajak. http://www.dirjenpajak.com. [15 Januari 2009].

E. Kieso, Donald. 2002. Akuntansi Intermediate, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan. Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Surya. 29 November 2008. Cari Utang agar Gaji PNS  bisa Naik, Surya, hlm 1.

UUD 1945 Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Wikipedia. 2009. Pajak. http:www.wikipedia.com/pajak. [15 Januari 2009].