By: Hetik Yuliati dan Dhony Prasetyo Utomo
Latar Belakang
Otonomi daerah membuka kesempatan lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota untuk mengelola setiap sumber daya yang dimiliki demi memenuhi tuntutan kebutuhan.pembangunan dan tanggung jawab konstitusional di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kenyataan yang ditemukan di hampir semua daerah di Indonesia justru sebaliknya, bahkan banyak terdapat daerah yang menjurus kepada kondisi cukup rawan karena semakin tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar hasil pendataan Badan Pusat Statistik pada tahun 2005 yang lalu adalah 4.735 keluarga atau 16.620 jiwa. Jumlah tersebut sangatlah besar jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Blitar yang relatif kecil, yaitu dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 yang terbagi menjadi tiga kecamatan. Fakta seperti itu, apapun alasannya pada hakekatnya menunjukkan ada sesuatu yang keliru dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia termasuk di Kota Blitar. Di sisi lain, kita dihadapkan kepada suatu tuntutan untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan secara terstruktur, seragam dan instruksional dari pusat sampai ke daerah tanpa terkecuali.
Atas dasar pemahaman tersebut, Pemerintah Kota Blitar mencoba melakukan langkah terobosan yang lebih rasional tetapi menjanjikan cakupan program dan sasaran kegiatan yang lebih luas sehingga diharapkan jumlah seluruh warga miskin di Kota Blitar segera dapat dikurangi jumlahnya sampai batas yang sekecil-kecilnya. Upaya seperti itu telah dimulai dengan penyatuan kembali tekad, komitmen dan tindakan semua komponen pembangunan daerah melalui Deklarasi Perang Melawan Kemiskinan Kota Blitar yang telah diikrarkan secara terbuka sejak pada tanggal 24 Nopember 2006 yang lalu.
Deklarasi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar, selain bertujuan untuk mengingatkan semua pihak tentang perlunya menggalang kerja sama semua elemen melalui sebuah gerakan penanggulangan kemiskinan, juga merupakan bukti nyata bahwa melalui penerapan otonomi daerah yang baik dan benar, akan terbuka peluang yang sangat luas untuk menanggulangi berbagai permasalahan di daerah utamanya masalah kemiskinan yang akhir-akhir ini menjadi gejala umum dan permasalahan aktual di Indonesia.
Salah satu elemen atau pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah Yayasan Iman. Yayasan ini berpusat di Kota Blitar dan telah melakukan banyak kegiatan yang membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kecerdasan bangsa agar dapat mewujudkan generasi yang cerdas sesuai cita-cita bangsa yang diharapkan dapat mencapai kehidupan yang layak dan mandiri.
Kerjasama yang pernah dilakukan oleh Yayasan Iman Blitar ini tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga sering bekerja sama dengan pihak luar negeri seperti UNDP, World Vision International, dan Bank Dunia. Untuk itu dalam karya tulis ini akan membahas mengenai Implementasi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Oleh Pemerintah Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Blitar Jawa Timur (Studi Kasus di Yayasan Iman Kota Blitar) untuk memberikan potret pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah daerah.
Implementasi GPMK Melalui LSM di Kota Blitar
Saran
Gambaran Umum GPMK di Kota Blitar
Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) yang sejak 24 Nopember 2006 digalakkan oleh pemerintah Kota Blitar merupakan suatu program kerja pemerintah Kota Blitar yang paling utama untuk mengurangi jumlah warga miskin di Kota Blitar sampai batas yang sekecil-kecilnya. GPMK ini dimaksudkan sebagai program dan kegiatan yang telah direncanakan agar seluruh sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dari GPMK sebagai berikut.
1. Menjamin terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi GPMK Kota Blitar sehingga berbagai sasaran pengurangan jumlah warga masyarakat miskin di Kota Blitar dapat tercapai sesuai harapan
2. Mendorong agar setiap unsur dan elemen yang terlibat di dalam GPMK Kota Blitar dapat melaksanakan setiap tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan baik, benar, lancar, dan bermanfaat
3. Memberi peluang seluas-luasnya setiap unsur dan elemen kemasyarakatan untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam GPMK Kota Blitar sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing.
GPMK Kota Blitar memiliki sifat sementara, berlanjut, dan komprehensif. Sementara disini maksudnya adalah jika target sasarannya sudah terpenuhi maka program akan berakhir. Program ini dicanangkan secara berlanjut sampai dengan tahun 2015. Program ini mencakup semua aspek kehidupan serta dilakukan dalam bentuk gerakan bersama yang memadukan seluruh unsur dan potensi pembangunan daerah (komprehensif).
Sementara itu penerapan program GPMK Kota Blitar dilaksanakan secara terpadu melalui gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Program GPMK Kota Blitar ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu jaur formal melalui fungsi SKPD dan jalur non formal melalui Kelompok Kerja Masyarakat. Pemerintah daerah diwakili oleh seluruh SKPD dilingkungan pemerintah Kota Blitar, sedangkan masyarakat diwakili oleh kelompok-kelompok kerja masyarakat dari unsur tokoh-tokoh agama, potensi perempuan, pemuda, dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dari Lembaga RT, RW, sampai PMK, LSM dan atau Organisasi Kemasyarakatan.
Pelaksanaan program dan kegiatan GPMK Kota Blitar dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar secara berjenjang ditingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Blitar
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar yang kemudian disingkat TKPK Kota Blitar, berkedudukan di Kota Blitar dan bertanggung jawab kepada Walikota Blitar. Tugas dan fungsinya mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar yang dijalankan oleh SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Blitar dan Kelompok-kelompok Kerja Masyarakat berdasarkan Rencana Aksi GPMK Kota Blitar, maupun program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan langsung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Tugas dan fungsi di atas dijabarkan ke dalam Management Jobs Description meliputi:
a. unsur penentu kebijakan yaitu Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, dan Pengarah
b. unsur Pelaksana Kebijakan yaitu Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, da Bendahara dibantu Sektap serta Tim Adhoc.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan
TKPK berkedudukan di masing-masing ibu kota Kecamatan se Kota Blitar, bertanggung jawab kepada Walikota Blitar. TKPK Kota Blitar memiliki tugas dan fungsi membantu Walikota Blitar melalui TKPK Kota Blitar di dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penerapan program penanggulangan kemiskinan di kecamatan baik yang dilaksanakan melalui jalur SKPD dan masyarakat Kota Blitar maupun yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat dan propinsi di masing-masing kecamatan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara struktural, TKPK Kecamatan dibantu perangkat Kecamatan, sedangkan secara operasional dibantu oleh kelompok-kelompok kerja masyarakat. kelompok-kelompok kerja masyarakat dibentuk oleh SK camat atas dasar surat pernyataan kesediaan kelompok kerja dalam program GPMK kota Blitar.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan
TKPK Kelurahan merupakan pelaksana TKPK Kecamatan yang diketuai oleh Lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan. TKPK Kelurahan berkedudukan di masing-masing Kelurahan dan bertanggung jawab secara struktural kepada camat selaku ketua TKPK Kecamatan.
Apabila pokja masyarakat mempunyai minat untuk melakukan suatu hal maka koordinasi dahulu dengan TKPK Kelurahan dan kemudian membuat dan mengajukan proposal kegiatan ke TKPK Kecamatan. Kemudian dari TKPK Kecamatan akan merekapitulasi usulan seleksi proposal dan kemudian menetapkan regu pokja untuk persiapan kegiatan dengan menunggu penetapan kegiatan, pelaksanaan, dan regu pokja oleh TKPK Kota Blitar. Setelah semua selesai dipersiapkan dan mendapat pnetapan dari TKPK Kota Blitar maka Rencana Aksi GPMK Kota Blitar dapat dilaksanakan.
Salah satu LSM yang turut bekerja sama dengan pemerintah dalam Gerakan Perang Melawan Kemiskinan di Kota Blitar adalah Yayasan Iman. Yayasan Iman adalah yayasan yang telah berdiri pada tanggal 16 Juni 1982 yang sesuai dengan tanggal terdaftarnya yayasan ini di Departemen Sosial Republik Indonesia sebelum digalakkannya program GPMK pada tanggal 24 Nopember 2006 oleh pemerintah sampai sekarang.
Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Yayasan Iman Blitar sebagai berikut.
1. Melakukan pembinaan terhadap kelompok swadaya masyarakat (KSM) melalui kegiatan koperasi kelompok sebanyak 20 kelompok,
2. Program beasiswa bagi anak didik sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, dan Pergurun Tinggi untuk sebanyak 122 anak,
3. Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebanyak 2 kelas,
4. Program pengentasan keluarga miskin,
5. Penangan terhadap perampuan dan anak korban tindak kekerasan kerja sama dengan LBHP- Kota Blitar,
6. Kerja sama dengan pemerintah Kota Blitar dalam Program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi keluarga pra-sejahtera tahun 2007.
Dalam perjalanan ke depannya nanti Yayasan Iman Blitar membentuk suatu program kerja sebagai haluan untuk melaksanakan kegiatan. Yayasan Iman Blitar mempunyai program kerja untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek. Adapun program kerja jangka panjangnya sebagai berikut.
1. Bidang Peningkatan Anak Asuh
Membantu meningkatkan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar minimal dapat menyelesaikan pendidikan wajib.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
Membantu meningkatkan kesehatan warga masyarakat binaan agar dapat mencapai standart hidup sehat.
3. Bidang Peningkatan Pendapatan
Membantu meningkatkan pendapatan kurang mampu
4. Bidang Peningkatan Keterampilan
Membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan.
5. Bidang Pengembangan Masyarakat
Membantu meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara umum di wilayahnya.
Sedangkan program kerja jangka pendek Yayasan Iman Blitar adalah sbagai berikut.
1. Peningkatan Pendidikan Anak
Pemberian bantuan biaya pendidikan, yang meliputi uang sekolah, perlengkapan sekolah, dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA untuk 122 anak asuh.
2. Peningkatan Pendapatan
Mengadakan pelatihan wirausaha, pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil, pemberian bantuan peralatan dan modal usaha untuk 10 kelompok.
3. Peningkatan Keterampilan
Pengadaan kursus-kursus keterampilan kejuruan, pertanian, konseling, prosesing makanan untuk 3 kelompok.
4. Pengembangan Masyarakat
Membantu meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara umum di wilayahnya.
Implementasi paling konkret dalam Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) melalui Yayasan Iman yang beralamatkan di Jl. Sudarmo No.1 Blitar Jawa Timur sejak tahun 2007 dilaksanakan melalui dua program berikut.
1. Program Pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bidang produksi dan pemasaran hasil olahan blimbing kelurahan Karangsari Blitar
Program ini dilaksanakan di Kelurahan Karangsari yang letaknya sekitar 2 KM dari pusat pemerintahan kota Blitar. Kelurahan Karangsari memiliki luas wilayah 88.246 Ha dan memiliki jumlah penduduk 4.893 jiwa dari 1.158 keluarga. Kelurahan Karangsari memiliki angkatan kerja produktif mencapai 1.392 orang dan memiliki potensi unggulan sebagai sentra pertanian blimbing yang mampu menghasilkan 100 ton buah blimbing tiap panennya. Program ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan etos kerja di kelurahan karangsari dengan pelatihan pembuatan sirup blimbing dan dodol blimbing.
Adapun program ini diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut.
a. Pengenalan jenis blimbing yang sesuai/cocok sebagai bahan baku untuk pembuatan sirup dan dodol blimbing.
b. Pelatihan produksi sirup dan dodol blimbing.
c. Pelatihan teknik pengemasan dan penyajian sirup dan dodol blimbing.
d. Pelatihan manajemen keuangan dalam usaha sirup dan dodol blimbing.
e. Pelatihan pemasaran sirup dan dodol blimbing.
2. Program Pelatihan, Bimbingan, dan Penempatan kerja pola AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah)
Sasaran utama program ini adalah keluarga tidak mampu yang telah terdaftar di pemerintahan kota Blitar Tahun 2007 dengan spesifikasi sebagai berikut.
a. Program penciptaan wirausaha baru kelompok produksi dengan kriteria:
1) penduduk pada tingkat usia 19-40 tahun
2) masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan
3) memiliki kemauan dan semangat yang tinggi untuk bekerja yang keras
4) memiliki pendidikan dasar minimal SMP
b. Program pembinaan Wirausaha Mandiri Mandiri (WUM) dengan kriteria:
1) penduduk pada tingkat usia 20-40 tahun
2) memiliki ketrampilan usaha kecil
3) memiliki kemauan dan semangat untuk maju
4) memiliki pendidikan dasar minimal SMP
c. Program penempatan kerja dengan kriteria:
1) penduduk pada tingkat usia 18-25 tahun
2) masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan yang tetap
3) memiliki pendidikan dasar minimal lulusan SMK/sederajad
4) sehat jasmani dan rohani
Selain program tersebut diatas, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Iman juga mulai merintis pelaksanaan program tahun 2008, yaitu program pelatihan dan penempatan kerja khusus perempuan dalam daerah yang sekarang ini sedang melatih 268 orang.
Output Program GPMK Melalui LSM di Kota Blitar
Program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Blitar yang ditangani oleh Yayasan Iman sejak tahun 2006 menghasilkan output sebagai berikut.
1. Program Pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bidang produksi dan pemasaran hasil olahan blimbing kelurahan Karangsari Blitar
Program pelatihan UMKM dalam bidang produksi dan pemasaran hasil olahan blimbing di kelurahan karangsari Blitar ini menghasilkan para wira usaha yang profesional dalam pengembangan blimbing sebagai hasil pertanian di daerah tersebut. Para petani blimbing yang biasanya hanya memperoleh hasil keuntungan dari penjualan blimbing, kini petani tersebut mampu memperoleh keuntungan lebih dari hasil olahan blimbing menjadi sirup dan dodol blimbing.
Program ini memberikan pelatihan manajemen keuangan dalam berwira usaha kecil dan menengah, sehingga masyarakat mampu dengan baik mengelola keuangan usaha mereka. Program ini juga memberikan pelatihan pemasaran produk sirup dan dodol blimbing, sehingga masyarakat mampu dengan mandiri memasarkan produk mereka kepada konsumen. Program pelatihan ini mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, khususnya di Kelurahan Karangsari dengan menciptakan lowongan pekerjaan baru, yaitu usaha pengolahan blimbing menjadi olahan sirup dan dodol blimbing.
2. Program Pelatihan, Bimbingan, dan Penempatan kerja pola AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah)
Implementasi program pelatihan, bimbingan, dan penempatan kerja pola AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) ini menghasilkan output sebagai berikut.
a. Implementasi program penciptaan lapangan kerja/usaha baru, mampu menghasilkan 40 orang warga miskin dikalangan usia produktif dapat memiliki suatu usaha yang profesional dan mandiri serta beretos kerja tinggi baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
b. Implementasi program pembinaan pengembangan usaha, mampu menghasilkan sebanyak 20 orang warga miskin yang telah memiliki usaha kecil dapat memiliki suatu usaha yang profesional dan mandiri, beretos kerja tinggi, serta mampu menghadapi persaingan usaha.
c. Melalui implementasi program penempatan kerja, mampu menhasilkan sebanyak 40 orang warga miskin yang telah memiliki ketrampilan dasar, mereka dapat ditempatkan di lembega-lembaga kerja masyarakat atau perusahaan-perusahaan swasta, misalnya di KUD, KSUB, BPR, KOPINKRA, PT. Jaya Makmur Jaya Kharisma, PT. Surabaya Kencana Tire, PT. New Minatek, dan lain-lain.
d. Adanya peningkatan kapasitas pelayanan dikalangan lembaga-lembaga keuangan masyarakat di kota Blitar yang menyerap lulusan paket program.
Hambatan-Hambatan Program GPMK di Kota Blitar
Dalam implementasi dan sosialisasi program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan di kota Blitar sering mengalami hambatan-hambatan, sehingga pelaksanaan GPMK ini tidak bisa dilakukan secara optimal. Adapun hambatan-hambatan dalam implementasi program GPMK di kota Blitar sebagai berikut.
1. Keterbatasan dana
Keterbatasan dana merupakan masalah yang sangat kompleks dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dalam impolementasi program atau kegiatan. Tidak jarang LSM menggunakan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional kegiatan. Biasanya LSM juga berusaha mencari partner kerja atau investor untuk diajak kerja sama dalam suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Jika LSM hanya menunggu realisasi dana dari pemerintah, maka kegiatan yang telah diprogramkan LSM tidak akan berjalan dengan efektif karena waktu pencairan dana yang lama dan sulitnya persetujuan proposal yang diajukan LSM kepada pemerintah. Pemerintah juga membatasi dana maksimal untuk LSM dalam imlementasi program, sehingga perkembangan program LSM dalam upaya perang melawan kemiskinan terhambat.
Untuk mendapatkan dana pelaksanaan program, Yayasan Iman Blitar melakukan usaha dan pengadaan dana melalui:
- menghimpun partisipan/dermawan yang tulus dari masyarakat
- mengadakan kerja sama dengan lembaga donor atau lembaga mitra, baik dalam negeri maupun luar negeri
- bantuan pemerintah dalam bidang sosial pendidikan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Dalam penyeluran dan pelatihan kerja, LSM selalu membatasi jumlah pesertanya. Para pendaftar yang tidak diterima dalam gelombang pertama, bisa mengikuti gelombang berikutnya. Pembatasan peserta ini bertujuan untuk membatasi jumlah pengeluaran biaya dalam program LSM.
2. Keterbatasan partner dalam penyaluran tenaga kerja antar daerah
Keterbatasan dana yang disalurkan pemerintah untuk LSM dalam mengimplementasikan GPMK di kota Blitar membuat lembaga sosial ini berusaha secara mandiri mencari investor atau partner kerja. LSM juga mencari partner dalam penyaluran tenaga kerja. Namun dalam usaha mencari investor atau partner ini LSM sering mendapatkan kendala. Tidak adanya profit oriented yang menjanjikan, menjadikan investor kurang tertarik dalam menginvestasikan dananya untuk program yang dicanangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Blitar
Kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam GPMK di kota Blitar masih sangat kurang, sehingga program yang dicanangkan pemerintah kurang dapat berjalan dengan maksimal. Program pemerintah akan berlangsung secara optimal jika masyarakat juga ikut membantu implementasi program tersebut, karena masyarakat adalah pelaku dominan dalam sebuah pemerintahan. Para pejabat dan pemerintah hanya merupakan pembantu rakyat untuk menjalankan roda sebuah negara. Jadi jika masyarakat tidak turut aktif dalam pemberantasan kemiskinan, maka kemiskinan di Indonesia tidak akan dapat dihapuskan.
4. Kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah
Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam GPMK yang diimplementasikan oleh LSM masih sangat minim. Bahkan lebih dari 30% fasilitas yang diberikan LSM untuk pelaksanaan program GPMK merupakan fasilitas pribadi pemilik LSM itu sendiri. Jadi pemerintah masih sangat kurang dalam pemberian fasilitas dalam gerakan pengentasan kemiskinan ini.
5. Kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dalam implementasi pelatihan untuk masyarakat
Dalam pelaksanaan GPMK oleh lembaga swadaya masyarakat, sering terjadi kekurangan tenaga pendidik yang mengakibatkan hasil pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas masyarakat kota Blitar kurang optimal. Bahkan tidak jarang LSM menggunakan tenaga pendidik seadanya, sehingga hasil pelatihan tersebut tidak dapat berkembang dengan baik.
Simpulan
Program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) melalui Lembaga Swadaya Masyarakat di kota Blitar ini dapat dikatakan berhasil dalam memberantas kemiskinan. Implementasi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) melalui Yayasan Iman dilaksanakan melalui program Pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang produksi dan pemasaran hasil olahan blimbing kelurahan Karangsari Blitar dan program pelatihan, bimbingan, dan penempatan kerja pola AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah). Dengan adanya progam tersebut, maka pemerintah kota Blitar mampu menjadi contoh yang baik bagi kot-kota ataupun kabupaten lainnya dalam manajemen pemberantasan kemiskinan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Iman juga mulai merintis pelaksanaan program tahun 2008, yaitu program pelatihan dan penempatan kerja khusus perempuan dalam daerah. Program ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran di kota Blitar yang didominasi oleh kaum perempuan.
Program GPMK melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Blitar yang ditangani oleh Yayasan Iman sejak tahun 2006 menghasilkan output yang sangat baik. Masyarakat kota Blitar menjadi lebih mandiri dan produktif dalam mengelola hasil pertanian, terutama blimbing. Masyarakat kini telah mampu mengelola dan mengembangkan produksi blimbing menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan mengolah blimbing menjadi sirup dan dodol blimbing. Masyarakat juga mampu menciptakan lapangan kerja/usaha baru, mengembangkan usaha warga kurang mampu, dan mampu menempatkan warga miskin untuk bekerja di lembega-lembaga kerja masyarakat atau perusahaan-perusahaan swasta antar daerah.
Namun dalam implementasi dan sosialisasi program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan di ota Blitar sering mengalami hambatan-hambatan, sehingga kurang mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan GPMK, yaitu (1) Keterbatasan dana; (2) Keterbatasan partner dalam penyaluran tenaga kerja antar daerah; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Blitar; (4) Kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah; dan (5) Kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dalam implementasi pelatihan untuk masyarakat.
Dalam program GPMK yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Blitar memang sangat progresif dan memberikan peluang pada masyarakat yang kurang mandiri mendapatkan kesempatan untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi apabila kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini tidak bisa ditangani dan dicarikan solusi yang tepat maka hampir dipastikan program GPMK ini akan terus berjalan dengan tidak efektif.
Misalkan dalam hal keterbatasan dana yang dialami LSM yang menjadi partner pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan untuk program GPMK. Seharusnya pemerintah memberikan dana yang bisa untuk mencukupi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM. Akan tetapi dana yang diberikan selama ini ternyata tidak cukup dan terpaksa LSM menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan yang ada agar kegiatan tidak terhenti ditengah jalan. Pemerintah seperti tidak percaya terhadap LSM yang menjadi partner. Seharusya kepercayaan lebih harus diberikan kepada LSM yang melaksanakan kegiatan program GPMK dengan pemberian dana yang bisa mencukupi kegiatan. Sehingga LSM tidak perlu lagi untuk bersusah payah mencari partner untuk bisa diajak bekerja sama. Akan tetapi pemerintah tidak lepas tangan dan menyerahkan semuanya pada LSM. Pemerintah harus memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan LSM dan sering mengadakan evaluasi agar pelaksananaan program dapt berjalan lebih lancar.
Kemudian masalah yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan GPMK dan juga kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dalam implementasi program. Pemerintah diharapkan juga menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang lain yang dapat memperlancar pelaksanaan GPMK. Karena tidak jarang LSM menggunakan fasilitas pribadi mereka dalam pelaksanaan. Dan juga tenaga pendidik yang berkompeten harus diperhatikan oleh pemerintah agar penyampaian ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat dapat berlangsung lebih lancar. Dengan adanya tenaga pendidik yang memadai akan dapat diperbantukan di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM.
Dengan rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program GPMK yang selama ini dilaksanakan. Kemudian diharapakan juga dapat membantu pemerintah dalam memberikan solusi dari permasalahan yang sampai saat ini membuat pelaksanaan program GPMK kurang berjalan lancar. Apabila solusi yang diberikan kurang sempurna maka diharapakan penulisan ini dapat menjadi potret keadaan pelaksanaan GPMK yang sedang terjadi dan pemerintah Kota Blitar dapat memberikan perubahan pada kondisi yang terjadi menjadi lebih baik ke depannya.
DAFTAR PUSTAKA
Antara News. 2008. Pengangguran, Antara Data dan Keraguan Pekerja. http://www.antara-news.com. [10 Maret 2008].
Badan Pusat Statistik. 2007. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007. http://www.datastatistik-indonesia.com. [10 Maret 2008].
Badan Pusat Statistik. 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006. http://www.datastatistik-indonesia.com. [30 Maret2008].
Indonesia Policy Brief. 2007. Mengurangi Kemiskinan. http://www.pu.go.id. [10 Februari 2008].
Kamaluddin. 2007. Lembaga Swadaya Masyarakat. http://www.bizesha.com. [15 Februari 2008].
Pemerintahan Jawa Timur. 2005. UKM di JATIM Diharapkan Mampu Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran. http://www.jatim.go.id. [18 Februari 2008].
Petunjuk Praktis Operasional. 2006. Rencana Aksi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan. Blitar; Pemerintahan Kota Blitar.
Soedarwadji. 2007. Program Yayasan Iman dengan Tema Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin/Prasejahtera Melalui Penciptaan Wirausaha Baru dan Penempatan Kerja. Blitar; Yayasan Iman.
Soedarwadji. 2007. Profil Yayasan Iman Kota Blitar. Blitar; Yayasan Iman.
Soedarwadji. 2007. Kegiatan Yayasan Iman dengan Tema Program Pelatihan Ketrampilan Pemanfaatan Potensi Lokal dengan Pembuatan Sirup dan Dodol Blimbing di Kelurahan Karangsari Blitar. Blitar; Yayasan Iman.
Universitas Negeri Malang. 2003. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Desertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian Edisi ke Empat, Cetakan ke Dua. Malang; Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi Bekerja Sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.
Wikipedia. 2007. Kemiskinan. http://www.wikipedia.com. [10 Februari 2008].
Wikipedia. 2007. Lembaga Swadaya Masyarakat. http://www.wikipedia.com. [10 Februari 2008].
Zikrullah. 2007. Struktur Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. http://www.webshot.com. [30 Maret 2008].
Comments
Post a Comment